Denpasar (Tim Redaksi) – Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Diskop UKM) Bali mencatat dari 716 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Bali telah beroperasi, sebanyak 174 unit di antaranya membuka gerai sembako.
Kepala Diskop UKM Bali Tri Arya Dhyana Kubontubuh di Denpasar, Selasa, menyampaikan gerai sembako ini tersebar di seluruh kabupaten/kota, berbeda dengan unit usaha lain yang cenderung sesuai dengan kearifan daerah masing-masing.
“Jenis gerai KDKMP yang sudah beroperasi seperti gerai sembako ada di sembilan kabupaten kota,” kata Tri Arya mencermati data yang dikantongi hingga Agustus 2026.
Meski gerai sembako ada dimana-mana, terdapat jenis usaha lain yang cukup banyak tersebar di Bali seperti agen perbankan, unit simpan pinjam, apotek dan klinik, juga hasil perkebunan dan pertanian.
“Yang unik itu seperti perkebunan kakao di Jembrana, ada juga kopdes yang berdasarkan data presisi sesuai kebutuhan riil warga di Bongkasa Pertiwi, dan lain sebagainya,” ujarnya.
Jika dilihat berdasarkan bangunan gerainya, Diskop UKM Bali mencatat baru 86 bangunan gerai yang rampung 100 persen, yaitu di Jembrana dengan 19 unit, Bangli 14 unit, Buleleng 13 unit, Gianyar 11 unit, Karangasem sembilan unit, Badung delapan, Klungkung tujuh, Tabanan lima, dan Denpasar masih nihil.
Meski gerai belum banyak, menurut dia bukan berarti koperasi lainnya tidak bisa berjalan.
Tri Arya menjelaskan percepatan pembangunan gedung fisik KDKMP tergantung pada ketersediaan lahan di desa/kelurahan setempat, serta pendanaan dan pihak yang membangun yaitu merupakan bagian dari pemerintah pusat.
Pemprov Bali dan Pemda kabupaten/kota mengupayakan agar di masing-masing koperasi terdapat setidaknya satu unit usaha bisnis yang aktif dengan usaha yang disesuaikan dengan potensi desa/kelurahan setempat, ataupun kebutuhan masyarakat setempat.
“Yang beroperasi itu versi kami adalah yang sudah punya setidaknya satu gerai usaha bisnis aktif, jadi sebenarnya tidak ada hubungan dengan gedung baru,” ucapnya.
Alih-alih mempersoalkan gedung untuk gerai, Diskop UKM Bali justru berharap pemerintah pusat membantu dalam hal SDM dan permodalan.
Ia memberi contoh di Kota Denpasar, meski belum memiliki gedung gerai, saat ini dari 174 kopdes yang aktif ada 39 unit di Denpasar, disusul Buleleng dan Tabanan 32 unit, Jembrana 26 unit, Gianyar 13 unit, Badung 12 unit, Karangasem 11 unit, Bangli tujuh unit, dan Klungkung dua unit.
Menurut Tri Arya, sumber daya manusia pengurus dan pengawas koperasi perlu dilatih agar memiliki kompetensi tentang tata cara mengelola koperasi dan jiwa kewirausahaan.
Selain itu bantuan permodalan dimana pola permodalan dan akses permodalan yang belum jelas dari pemerintah pusat, serta belum optimalnya dukungan modal dari anggota ataupun calon anggota KDKMP.
Pewarta: Ni Putu Putri MuliantariEditor : Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
COPYRIGHT © Tim Redaksi 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita Tim Redaksi.
