Jembrana, Bali (Tim Redaksi) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jembrana, Bali memperkuat partisipasi pemilih wanita penyandang disabilitas dengan membuat nota kesepahaman (MoU) bersama.
“Lewat MoU ini kami memperkuat partisipasi politik, termasuk dalam hal pengawasan dan akses bagi penyandang disabilitas,” kata Ketua Bawaslu Jembrana Made Widiastra, usai menandatangani MoU dengan DPC Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Jembrana di Negara, Kabupaten Jembrana, Bali, Kamis.
Dia mengatakan dalam nota kesepahaman itu kedua belah pihak sepakat untuk melakukan edukasi demokrasi, pertukaran data dan informasi, mencegah pelanggaran Pemilu serta membuat Pemilu ramah bagi pemilih disabilitas.
Hal yang sama disampaikan Ketua DPC HWDI Jembrana Ni Made Dwi Ardhanayanti yang berharap, kerjasama ini bisa melahirkan pemilu yang inklusif dengan hak yang sama terhadap seluruh pemilih.
Penandanganan MoU ini disaksikan Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Bali Gede Sutrawan beserta jajaran, anggota Bawaslu Jembrana serta anggota HWDI.
Sebelum penandatangan MoU, bertempat di Sekretariat Bawaslu Jembrana, lembaga pengawas Pemilu tersebut melakukan konsolidasi demokrasi bersama HWDI.
Dalam konsolidasi tersebut Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Bali Gede Sutrawan mengatakan, perempuan tidak hanya berperan sebagai pemilih, tetapi juga sebagai penggerak partisipasi politik, agen pengawasan, serta penjaga nilai-nilai keadilan dan kesetaraan dalam proses demokrasi.
Saat diskusi, perwakilan HWDI menyampaikan beberapa persoalan yang masih kerap terjadi saat Pemilu, khususnya terkait akses bagi pemilih disabilitas.
HWDI menilai, minimnya akses yang ramah disabilitas membuat sebagian penyandang disabilitas enggan datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya.
Terkait keluhan ini anggota Bawaslu Jembrana Pande Made Ady Muliawan mengatakan, pihaknya akan mencari solusi mengatasi hal tersebut.
“Yang bisa dilakukan antara lain dengan mendatangi penyandang disabilitas agar bisa menggunakan hak pilihnya. Untuk hal itu kami akan koordinasikan dengan pihak-pihak terkait,” katanya.
