Top Ads



Badung (Tim Redaksi) – Pelaku usaha logistik di Bali menyiasati potensi pembatasan angkutan barang menjelang musim libur Natal dan Tahun Baru dengan mempercepat jadwal pengiriman dari Pulau Jawa menuju Bali.

“Tentu pelaku logistik ini menyiasati, mereka akan mengirim lebih awal daripada pembatasan yang biasanya minus tujuh hari dari hari H dan plus tujuh hari dari hari H,” kata Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI/ILFA) Muhamad Akbar Djohan usai menghadiri Musyawarah Wilayah (Muswil) VI ALFI/ILFA Provinsi Bali di Badung, Jumat.

- Inline Ads -

Akbar menjelaskan, para pelaku logistik telah berkoordinasi jauh-jauh hari dengan pihak produsen agar distribusi barang dilakukan lebih cepat sebelum kebijakan pembatasan lalu lintas resmi diberlakukan.

Meskipun strategi pengiriman awal tersebut dapat dilakukan, ia menilai langkah itu tetap menimbulkan konsekuensi biaya tambahan bagi pengusaha, terutama terkait penyediaan ruang penyimpanan atau gudang.

Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi distribusi produk segar yang membutuhkan fasilitas penanganan khusus seperti ruang pendingin (cold storage).

Oleh karena itu, DPP ALFI tetap berharap pemerintah melalui Kementerian Perhubungan tidak memberlakukan pembatasan truk angkutan barang, melainkan mengatur pola tata kelola lalu lintas agar saling menguntungkan.

“Harapannya kami diatur polanya, kembali ke tata kelola lalu lintas sebenarnya karena masifnya pembangunan jalan tol, pelabuhan, dan infrastruktur seharusnya menjadi solusi kelancaran arus barang,” ujar Akbar.

Saat libur Natal dan tahun baru, ia melihat banyak wisatawan yang berkunjung ke Bali justru membutuhkan pasokan barang konsumsi (consumer goods) serta makanan dan minuman.

Kebijakan pembatasan angkutan barang yang berulang setiap tahun ternyata menimbulkan potensi kerugian nyata akibat berkurangnya tingkat utilisasi armada transportasi, sementara beban cicilan truk tetap berjalan setiap bulan.

Selain itu, penumpukan inventori di gudang akibat tertahannya pengiriman turut membebani arus kas perusahaan logistik.

Dalam kesempatan tersebut, Akbar juga menyoroti tingginya biaya logistik nasional yang mencapai sekitar 14,29 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) 2025 senilai Rp28.000 triliun, atau setara perputaran ekonomi sekitar Rp3.700 triliun.

Ia mengingatkan agar potensi ekonomi logistik tersebut tidak tergerus oleh inefisiensi, pungutan liar, maupun tumpang tindih penanganan (overlapping handling) seperti kemacetan menahun di lintasan penyeberangan Ketapang–Gilimanuk.

Menurut dia, efisiensi rantai pasok di Bali sangat krusial karena biaya logistik akan memengaruhi Harga Pokok Produksi (HPP) barang dan jasa yang berdampak langsung pada potensi kenaikan inflasi.

“Seluruh ekosistem logistik yang ada di Bali seharusnya diberikan prioritas untuk kelancaran rantai pasok karena Bali menjadi etalase dan barometer logistik pariwisata dunia,” kata Akbar.

Sementara itu, Ketua Umum DPW ALFI/ILFA Bali Anak Agung Bagus Bayu Joni Saputra menambahkan pihaknya selama ini selalu mematuhi surat edaran dari Kementerian Perhubungan terkait pembatasan angkutan barang saat masa libur akhir tahun.

“Tentu kita mengutamakan angkutan penumpang, cuma angkutan penumpang harus disertai dengan angkutan barang seperti sembako, jadi angkutan barang yang sifatnya sembilan bahan pokok dan kebutuhan strategis biasanya ada pengecualian,” ujar Bayu.

Di Bali sendiri, pola permintaan logistik yang masuk menjelang Natal dan tahun baru didominasi oleh komoditas pendukung sektor pariwisata seiring masuknya musim puncak kunjungan wisatawan (peak season).

Volume pengiriman bahan makanan dan minuman untuk menyuplai kebutuhan hotel serta restoran di Bali dipastikan selalu mengalami peningkatan signifikan setiap akhir tahun.

Pewarta: Ni Putu Putri MuliantariEditor : Dewa Ketut Sudiarta Wiguna

COPYRIGHT © Tim Redaksi 2026

- Bottom Ads -