Tabanan – Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M., membuka Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Pencegahan Korupsi dalam rangka Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan di Ruang Rapat Utama Jayaning Singasana, Rabu (11/11). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Kasatgas Wilayah V.2 KPK RI, Nurul Ichsan Al Huda, Penanggung Jawab Wilayah Bali dan Papua Barat serta Wilayah Papua dan Papua Tengah, Ketua DPRD Kabupaten Tabanan, Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan, serta para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan.
Dalam sambutannya, Bupati Sanjaya menyampaikan apresiasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI atas inisiatif dan pendampingan melalui kegiatan tersebut. Menurutnya, tata kelola pemerintahan yang baik merupakan fondasi penting untuk menunjang keberhasilan pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Atas nama masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Tabanan, saya menyambut baik dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada KPK Republik Indonesia yang telah menginisiasi dan menyelenggarakan kegiatan yang sangat penting dan strategis ini,” ungkapnya.
Sanjaya menegaskan, pemerintah daerah berkewajiban melakukan perbaikan, penyesuaian, dan inovasi secara berkelanjutan dalam sistem tata kelola pemerintahan. Upaya tersebut mencakup seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban.
Ia juga menyampaikan bahwa penguatan tata kelola menjadi bagian penting dalam mempercepat pencapaian visi pembangunan Kabupaten Tabanan, yakni Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru, menuju Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul, dan Mandiri (AUM).
Di tengah perkembangan era digital, Bupati Sanjaya menekankan perlunya optimalisasi transformasi pemerintahan digital, integrasi data, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat dan transparan. Seluruh perangkat daerah diharapkan menjadi ujung tombak pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus memastikan proses pelayanan terbebas dari pungutan liar dan praktik korupsi.
Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan akuntabilitas juga dinilai perlu menjadi perhatian bersama antara pemerintah pusat dan daerah.
Bupati Sanjaya menilai pendampingan KPK RI melalui Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi, khususnya dalam pembinaan, pencegahan, dan pengawasan, memiliki peran penting dalam mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan daerah. Melalui rapat koordinasi ini, ia berharap terbangun kesamaan persepsi dan rekomendasi strategis untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di setiap perangkat daerah.
Menutup sambutannya, Bupati Sanjaya mengajak seluruh peserta, khususnya kepala perangkat daerah, mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh. Ia berharap forum tersebut menjadi ruang dialog strategis untuk memperkuat sinergi dan merumuskan langkah tindak lanjut yang konkret.
“Manfaatkan momentum rakor ini untuk menyamakan persepsi, memperkuat sinergitas antarperangkat daerah, serta merumuskan langkah tindak lanjut yang konkret atas hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dilaksanakan. Semoga forum ini menjadi awal dari perubahan nyata dalam peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di masing-masing perangkat daerah,” tegasnya.
