Denpasar (Tim Redaksi) – Wakil Gubernur (Wagub) Bali I Nyoman Giri Prasta memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali akan menekan angka defisit anggaran saat nantinya RAPBD Bali 2027 dijalankan agar kondisi keuangan daerah kembali sehat.
“Katanya kan sekarang ada rancangan pendapatan Rp5,7 triliun lebih, sedangkan belanja itu Rp6 triliun, lalu ada perhitungan defisit sampai Rp400 miliar, pertimbangannya sederhana semoga nanti pada saat pelaksanaan ini, berapa kita bisa tekankan lagi agar APBD sehat seperti sediakala,” kata Wagub Giri Prasta usai mendengar pandangan DPRD Bali di Denpasar, Senin.
Wagub Giri menegaskan penyusunan RAPBD Bali 2027 ini tetap berpedoman pada Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 tentang pedoman penyusunan APBD. Jika nantinya masih terdapat kekurangan anggaran, Pemprov Bali berencana menutupnya pada APBD Perubahan 2027.
Meski telah memiliki landasan, ia menyebut masukan konstruktif dari empat fraksi DPRD Bali tetap menjadi prioritas utama yang wajib dilaksanakan eksekutif demi kepentingan masyarakat.
Usai mendengarkan pemandangan umum fraksi, Pemprov Bali bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memastikan langsung menggelar analisa khusus.
Wagub Giri menyampaikan hasil analisa tersebut akan didiskusikan kembali dengan legislatif sebelum diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk diverifikasi.
Menanggapi sorotan dewan terkait penurunan anggaran pendidikan, Wagub Bali menyebut hal tersebut terjadi akibat pengurangan alokasi dana bagi hasil dari pemerintah pusat.
“Kalau berbicara masalah nominal di sektor pendidikan memang ada penurunan, karena ada pengurangan dana bagi hasil dari pusat, tetapi kita tidak diam di situ, kami yakin dana ini mencukupi,” ucapnya.
Pemprov Bali mencatat porsi fungsi pendidikan saat ini mencapai 21 persen, masih di atas batas minimal 20 persen yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.
Pihaknya mengoptimalkan efisiensi anggaran agar pemenuhan kebutuhan dan layanan pendidikan di Bali tetap berjalan maksimal.
Untuk diketahui dalam rapat, empat fraksi di DPRD Bali memberikan tanggapan kritis terkait angka defisit, penurunan fiskal, dan minimnya alokasi belanja modal dalam RAPBD Bali 2027.
Fraksi Gerindra-PSI memaparkan pendapatan daerah 2027 dirancang Rp5,72 triliun atau turun 12,78 persen dari Rp6,56 triliun pada 2026, sedangkan belanja daerah Rp6,19 triliun atau turun 14,40 persen dari Rp7,24 triliun pada 2026.
Fraksi tersebut mencatat defisit tahun 2027 mencapai Rp475,95 miliar, yang jika ditambah pengeluaran pembiayaan Rp753,46 miliar menghasilkan total kebutuhan pendanaan Rp1,229 triliun yang akan ditutup dari SiLPA tahun lalu.
Fraksi PDI Perjuangan mencermati Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp4,5 triliun lebih dan belanja Rp6,1 triliun lebih, namun alokasi belanja modal hanya Rp337 miliar.
PDIP mempertanyakan kecukupan ruang fiskal untuk membiayai infrastruktur air, irigasi, kesehatan, sampah, dan kemacetan.
Fraksi Golkar juga menyoroti porsi belanja modal yang hanya 5,5 persen atau Rp337 miliar, berbanding jauh dari belanja operasi birokrasi sebesar Rp4,8 triliun lebih.
Fraksi Demokrat-Nasdem menyoroti penurunan proyeksi pendapatan daerah 2027 menjadi Rp5,7 triliun dari Rp6,5 triliun pada 2026 akibat rencana pengembangan kendaraan listrik yang belum memiliki aturan pajak.
Demokrat-Nasdem juga menyinggung penurunan pagu Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga sebesar Rp601 miliar lebih, dari Rp1,9 triliun lebih pada 2026 menjadi Rp1,3 triliun lebih pada 2027.
Pewarta: Ni Putu Putri MuliantariEditor : Ardi Irawan
COPYRIGHT © Tim Redaksi 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita Tim Redaksi.
