Tabanan – Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tabanan terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor dan perencanaan berbasis data. Hal tersebut ditegaskan Dr. I Komang Gede Sanjaya saat membuka Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Tabanan bersama unsur TKPK, para donatur Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP), serta pemangku kepentingan terkait di Graha Yadnya Sanjayaning Singasana Tabanan, Senin (7/9).
Rakor tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga, Ketua DPRD Kabupaten Tabanan, Ketua TP PKK Kabupaten Tabanan yang diwakili Sekretaris I TP PKK, jajaran Forkopimda, Asisten Setda, kepala perangkat daerah dan bagian di lingkungan Pemkab Tabanan, para camat se-Kabupaten Tabanan, instansi vertikal, pimpinan BUMN/BUMD, perguruan tinggi, LSM, organisasi kemasyarakatan, pelaku pariwisata, pelaku usaha, serta stakeholder terkait.
Dalam arahannya, Bupati Sanjaya menekankan bahwa kemiskinan tidak dapat dipandang hanya dari sisi rendahnya pendapatan. Persoalan tersebut bersifat multidimensional dan berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, hingga kesempatan ekonomi.
Karena itu, Pemkab Tabanan terus mendorong pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus memperkuat sektor pertanian, pariwisata, infrastruktur, serta pelestarian adat, agama, seni dan budaya sebagai bagian dari pembangunan kesejahteraan masyarakat.
“Kemiskinan bukan semata-mata persoalan rendahnya pendapatan. Ini adalah persoalan multidimensional. Kalau lima program prioritas kita dapat dijalankan dengan baik dan fokus, saya yakin angka kemiskinan di Tabanan akan terus menurun,” tegasnya.
Bupati Sanjaya juga menggambarkan arah pembangunan kesejahteraan masyarakat melalui tiga indikator utama yang menjadi perhatian selama lima tahun ke depan, yakni masyarakat yang cerdas, sehat dan sejahtera. Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan akan membuka peluang lebih luas bagi masyarakat dalam memperoleh pekerjaan dan meningkatkan perekonomian keluarga.
“Mari kita ciptakan lapangan pekerjaan sebaik dan sebanyak mungkin di Tabanan. Dengan demikian, masyarakat kita semakin cerdas, sehat, dan sejahtera, sehingga angka kemiskinan dari tahun ke tahun semakin menurun,” ujarnya.
Sejalan dengan arah tersebut, Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Tabanan Tahun 2025–2029 menjadi landasan dalam mengarahkan penanggulangan kemiskinan agar dilaksanakan secara terpadu, terarah, berbasis data dan berkelanjutan.
Bupati Sanjaya menegaskan pentingnya Program Desa Presisi yang telah dikembangkan sebagai basis data akurat untuk mendukung perencanaan pembangunan. Data yang tepat dinilai menjadi salah satu kunci agar kebijakan dan program pemerintah dapat menyasar masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Pembangunan selalu bergerak. Karena itu, setiap desa harus memiliki data yang presisi. Dengan data yang akurat, Bappeda dapat menyusun perencanaan pembangunan yang tepat guna dan tepat sasaran,” jelasnya.
Lebih lanjut, Bupati Sanjaya mengingatkan bahwa capaian penurunan kemiskinan tidak boleh hanya dilihat sebagai angka statistik. Di balik data tersebut terdapat masyarakat yang membutuhkan perhatian dan kehadiran pemerintah, mulai dari anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, pekerja, petani, nelayan hingga kelompok masyarakat lainnya.
Berdasarkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional yang digunakan dalam penyusunan profil kemiskinan, tercatat sebanyak 6.943 keluarga atau 22.415 individu berada pada desil 1 di Kabupaten Tabanan.
Atas kondisi tersebut, Bupati Sanjaya menegaskan tiga arah utama penanggulangan kemiskinan, yakni mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan pendapatan masyarakat miskin atau kurang mampu, serta mengurangi dan menangani kantong-kantong kemiskinan.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sanjaya juga menyampaikan apresiasi kepada para donatur dan pelaku dunia usaha yang telah berkontribusi melalui TJSP. Ia berharap ke depan TJSP tidak hanya diarahkan dalam bentuk amal atau donasi, tetapi dapat berkembang menjadi investasi sosial yang produktif dan berkelanjutan.
“Saya berharap program pemerintah dan TJSP tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling melengkapi. Rakor ini jangan hanya menjadi forum penyampaian laporan, melainkan harus menghasilkan kesepakatan dan tindak lanjut yang nyata,” ungkapnya.
Ia juga meminta seluruh perangkat daerah menghindari pelaksanaan program secara sektoral. Kolaborasi lintas sektor dinilai penting agar berbagai intervensi penanggulangan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak yang dirasakan masyarakat.
Sementara itu, Sekretaris Bappeda Kabupaten Tabanan, Ida Ayu Agung Windayani Kusumaharani, dalam laporannya menyampaikan bahwa rakor tersebut diikuti sekitar 150 peserta dari unsur pemerintah daerah, instansi vertikal, BUMN/BUMD, perguruan tinggi, LSM, organisasi kemasyarakatan, pelaku pariwisata, dunia usaha dan stakeholder lainnya.
Rakor dilaksanakan untuk menyamakan persepsi, memperkuat sinergi, mengidentifikasi hambatan, menyelaraskan dukungan TJSP, serta memperkuat ketepatan sasaran berbasis data dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Ia menambahkan, RPKD menjadi dokumen strategis yang memuat profil kemiskinan, prioritas program serta lokasi sasaran penanggulangan kemiskinan. Melalui rakor tersebut diharapkan terbentuk komitmen bersama dan rencana tindak lanjut yang konkret sesuai peran dan kapasitas masing-masing pihak.
Kolaborasi yang terus diperkuat tersebut turut mengantarkan Kabupaten Tabanan meraih peringkat III kategori penanggulangan kemiskinan ekstrem dan stunting dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026. Capaian tersebut sekaligus memperkuat kinerja Tabanan dalam memperoleh dana insentif fiskal pada tahun-tahun sebelumnya.
