Top Ads



Nusa Dua, Bali (Tim Redaksi) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjamin perlindungan data pribadi nasabah sebagai bentuk persiapan menyambut penerapan program penjaminan polis asuransi yang rencananya berlaku pada Januari 2028.

“OJK dan LPS menjaga kerahasiaan data pribadi, jadi tidak perlu khawatir data pribadi itu keluar ke pihak yang tidak berwenang,” kata Anggota Dewan Komisioner OJK Ogi Prastomiyono di sela penandatanganan petunjuk pelaksanaan pertukaran data, informasi dan atau dokumen pada program penjaminan polis asuransi di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Selasa.

- Inline Ads -

Ogi yang juga Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK itu menambahkan petunjuk pelaksanaan tersebut akan menjadi landasan operasional kedua lembaga dalam mengatur mekanisme pertukaran data dalam rangka penjaminan polis asuransi.

Adapun penandatanganan petunjuk pelaksanaan itu dilakukan Ogi bersama dengan Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan Polis Ferdinan D Purba.

Senada dengan Ogi, Ferdinan menegaskan sejak kedua lembaga berdiri, perlindungan data pribadi menjadi hal yang krusial untuk dijaga.

Pihaknya memiliki ketentuan yang ketat dan akses yang berlapis serta infrastruktur teknologi informasi yang selalu diaudit untuk memastikan kerahasiaan data pribadi nasabah.

“LPS dan OJK itu memiliki ketentuan yang sangat ketat sampai bagaimana kebijakan akses informasi untuk masing-masing layer maupun untuk masing-masing fungsi,” ucapnya.

Adapun ruang lingkup pertukaran data dan informasi itu mencakup persiapan kepesertaan perusahaan asuransi dalam program penjaminan polis asuransi dan pemantauan kondisi perusahaan asuransi.

Kemudian penanganan perusahaan asuransi dalam penyehatan dan dalam resolusi hingga perusahaan asuransi yang telah dicabut izin usahanya dan berada dalam proses likuidasi.

Informasi yang ditukarkan antara lain mencakup profil dan kondisi keuangan perusahaan asuransi, laporan keuangan dan aktuaria, rasio solvabilitas atau Risk Based Capital (RBC), informasi hasil pengawasan, serta informasi lain yang relevan dalam program penjaminan polis.

Adapun petunjuk pelaksanaan pertukaran data, informasi dan dokumen itu dinilai krusial mengingat kedua lembaga memiliki peran strategis yang saling melengkapi.

Sesuai mandat Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2026, LPS memiliki tugas sebagai penjaminan polis asuransi.

Adapun pengawasan perusahaan asuransi dalam penjaminan polis asuransi terbagi dalam tiga lapisan yaitu perusahaan asuransi dalam pengawasan normal seluruhnya berada di tangan OJK.

Kemudian perusahaan asuransi dalam penyehatan masih di tangan OJK namun LPS bisa mendapatkan informasi awal, antisipasi terjadinya kegagalan penyehatan.

Kemudian ketiga, perusahaan asuransi dalam resolusi yang domainnya berada di tangan LPS untuk menentukan tahap akhir yaitu proses likuidasi.

“Koordinasi itu akan terus dilakukan (dengan OJK) karena setelah likuidasi selesai, izin usaha akan dicabut (oleh OJK),” imbuh Purba.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta WigunaEditor : Ardi Irawan

COPYRIGHT © Tim Redaksi 2026

- Bottom Ads -