Tabanan – Ketua TP PKK Kabupaten Tabanan, Ny. Rai Wahyuni Sanjaya atau Bunda Rai, mengikuti Rapat Penguatan Tata Kelola Lembaga Dekranas, TP PKK, dan TP Posyandu se-Indonesia Bagian Tengah yang dirangkaikan dengan Pembekalan Tim Pembina Posyandu dan Dekranasda di Bali Sunset Road Convention Center (BSCC), Denpasar, Kamis (22/10). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam pemberdayaan keluarga, pengembangan kerajinan, serta peningkatan pelayanan dasar masyarakat.
Kegiatan yang diselenggarakan TP PKK Pusat bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas kelembagaan dan menyelaraskan pelaksanaan program TP PKK, Dekranasda, dan TP Posyandu. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Umum Dekranas sekaligus Pelindung TP PKK dan TP Posyandu, Ny. Selvi Gibran Rakabuming, Ketua Harian Dekranas sekaligus Ketua Umum TP PKK dan TP Posyandu, Ny. Tri Tito Karnavian, jajaran kementerian dan lembaga terkait, serta pengurus TP PKK dari berbagai daerah di Indonesia bagian tengah.
Bunda Rai mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola kelembagaan, menyelaraskan program, dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan PKK, Dekranasda, serta Posyandu di daerah. Menurutnya, pembekalan dan koordinasi bersama pemerintah pusat menjadi kesempatan untuk memperluas wawasan sekaligus memastikan program yang dijalankan lebih terarah dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Melalui kegiatan ini, kami memperoleh penguatan dan pemahaman yang penting untuk meningkatkan peran PKK, Dekranasda, dan Posyandu di Kabupaten Tabanan. Kami mengapresiasi upaya pemerintah pusat dalam memperkuat sinergi ini dan berkomitmen untuk terus bersinergi, menyelaraskan program, serta mengoptimalkan pelaksanaannya sesuai kebutuhan masyarakat di daerah,” ungkap Bunda Rai.
Dalam rapat tersebut, peserta memperoleh pemaparan mengenai arah kebijakan pembangunan nasional dalam penguatan kelembagaan Dekranasda, PKK, dan Posyandu dari Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas. Materi berikutnya membahas penguatan peran pemerintah daerah dalam perencanaan program dan kegiatan oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, serta transformasi tata kelola Gerakan PKK dan Posyandu yang mencakup penguatan kelembagaan, kepemimpinan, dan akuntabilitas di daerah oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri.
Agenda juga membahas strategi penguatan dukungan penganggaran daerah yang disampaikan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, serta Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) dari jajaran Dekranas, TP PKK, dan TP Posyandu. Kegiatan tersebut turut dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Tim Pembina Posyandu dengan Kementerian Sosial dan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mendukung pemberdayaan keluarga dan peningkatan pelayanan masyarakat.
Keikutsertaan TP PKK Kabupaten Tabanan dalam kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan para pemangku kepentingan. Melalui tata kelola kelembagaan yang lebih baik dan kolaborasi berkelanjutan, program PKK, Dekranasda, dan Posyandu diharapkan dapat semakin optimal dalam mendukung pemberdayaan keluarga, pengembangan potensi kerajinan daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat Tabanan.
