Buleleng, Bali (Tim Redaksi) – Pemerintah Kabupaten Buleleng, Bali, meluncurkan platform Kelola Belanja Nontunai Terintegrasi (Kilat Denbukit) untuk mengintegrasikan transaksi belanja daerah secara nontunai serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah dengan penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI).
“Ke depan, kita wajibkan seluruhnya beralih ke transaksi nontunai. Semua transaksi diarahkan melalui sistem nontunai dengan KKI, dan ekosistem pendukungnya sudah disiapkan,” kata Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra dalam pertemuan tingkat tinggi evaluasi penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) di Singaraja, Bali, Rabu.
Pertemuan tersebut dirangkaikan dengan sosialisasi dan peluncuran Kilat Denbukit sebagai langkah mengintegrasikan proses belanja pemerintah dengan perbankan, perangkat daerah, penyedia barang dan jasa, serta pelaku usaha.
Sutjidra mengatakan penerapan transaksi nontunai merupakan bagian dari transformasi tata kelola keuangan daerah. KKI menjadi salah satu instrumen untuk mendukung pembayaran yang praktis, aman, dan memiliki rekam jejak yang jelas.
“Kita ingin memastikan tata kelola keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, integrasi, hingga pengawasan, berjalan sesuai dengan aturan. Setiap rupiah yang dianggarkan Pemerintah Kabupaten Buleleng merupakan uang rakyat yang harus dapat dipertanggungjawabkan,” katanya menegaskan.
Ia menekankan kesiapan sumber daya manusia pada organisasi perangkat daerah (OPD) dan badan usaha milik daerah (BUMD) agar penerapan transaksi digital dapat berjalan optimal.
Kilat Denbukit dirancang menghubungkan penggunaan KKI dengan perbankan, perangkat daerah, merchant atau pedagang penerima pembayaran, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Platform tersebut mencakup perencanaan belanja, pelaksanaan transaksi, pembayaran nontunai, pencatatan, pemantauan, hingga evaluasi sehingga data transaksi dapat mendukung pengawasan dan pengambilan keputusan.
“Kilat Denbukit kita arahkan sebagai platform digital terintegrasi. Transaksi tidak berhenti pada pembayaran, tetapi menjadi bagian dari data pengelolaan belanja daerah yang dapat dimanfaatkan untuk monitoring dan evaluasi,” ujar dia.
Sutjidra meminta pengembangan platform mengutamakan kemudahan, keamanan, integrasi, dan manfaat bagi pengguna. Seluruh pihak yang terlibat diharapkan aktif mendukung penerapan KKI dan Kilat Denbukit.
“Teknologi jangan sampai menambah kompleksitas birokrasi. Sebaliknya, teknologi harus membantu pemerintah bekerja lebih sederhana, lebih cepat, dan lebih tepat,” ujar dia.
Melalui penguatan penggunaan KKI dan Kilat Denbukit, Pemkab Buleleng berharap transaksi belanja pemerintah semakin tertib, mudah dipantau, serta dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung pelayanan dan pembangunan daerah.
Pewarta: Rolandus Nampu/IMBA PurnomoEditor : Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
COPYRIGHT © Tim Redaksi 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita Tim Redaksi.
