Denpasar (Tim Redaksi) – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mendorong Bali dikembangkan menjadi pusat keuangan internasional (international financial center) untuk memperkuat perekonomian daerah sekaligus memperluas sumber pertumbuhan ekonomi di luar sektor pariwisata.
“Kalau international financial center di Bali, maka pasti ada bisnis-bisnis lain yang akan berkembang,” kata Pigai dalam forum bisnis Indonesia-Timor Leste di KEK Kura-Kura Sanur, Bali, Jumat.
Pigai mengatakan pengembangan pusat keuangan internasional di Bali dapat membuka peluang bagi berbagai sektor usaha, mulai dari pertanian, perikanan, kehutanan hingga jasa pendukung bisnis.
Gagasan tersebut, menurut dia, dapat menjadi bagian dari strategi pembangunan ekonomi yang menghubungkan Bali dengan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ia mencontohkan Singapura dan Swiss sebagai negara yang mampu membangun kekuatan ekonomi melalui sektor jasa dan layanan keuangan.
Pigai menilai Bali memiliki potensi di sektor jasa, terutama pariwisata, yang dapat dikembangkan dengan memperkuat bidang usaha lain.
Menurut dia, karakter ekonomi Bali yang bertumpu pada layanan pariwisata dapat diperluas dengan pengembangan layanan keuangan dan bisnis internasional.
Ia membandingkan Singapura yang mengandalkan sektor jasa keuangan dan bisnis, sedangkan Bali selama ini dikenal melalui jasa pariwisata.
“Dua-duanya services. Kenapa Singapura yang negara berbasis sektor jasa bisa menjadi salah satu negara dengan ekonomi terkuat di dunia?” ujarnya.
Menurut Pigai, pengembangan Bali sebagai pusat keuangan internasional perlu diikuti perbaikan infrastruktur, sarana dan prasarana, serta dukungan regulasi dan kebijakan pemerintah.
Ia juga mengusulkan Jakarta menjadi lokasi pengembangan awal sebelum konsep serupa diterapkan di Bali.
Pigai menekankan pentingnya memasukkan rencana pengembangan tersebut ke dalam Rencana Pembangunan Nasional agar memperoleh dukungan kebijakan, pembiayaan pemerintah, dan pembangunan infrastruktur.
“Harus masuk dalam rencana pembangunan nasional, maka dukungan dari government expenditure juga bisa menuju ke situ, kemudian dukungan dari kebijakan regulasi dan politik juga bisa mempermudah,” katanya.
Selain pengembangan pusat keuangan, Pigai mendorong pelaku usaha Bali dan Timor Leste terhubung dengan program prioritas pemerintah Indonesia, seperti Sekolah Rakyat, pemeriksaan kesehatan gratis, Kampung Nelayan Merah Putih, dan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia menilai program-program tersebut berpotensi membuka ruang usaha bagi komunitas bisnis, termasuk dalam penyediaan barang, jasa, pembangunan fasilitas, serta kegiatan ekonomi pendukung.
Dalam forum itu, Pigai juga menyoroti pentingnya hubungan persaudaraan Indonesia dan Timor Leste sebagai negara bertetangga.
Ia mengatakan kedekatan sejarah dan sosial kedua negara perlu menjadi landasan untuk memperkuat kerja sama ekonomi.
Menurut dia, hubungan bilateral yang berkelanjutan dapat mendorong kedua negara saling mendukung dalam pengembangan bisnis, kebijakan, dan pembangunan infrastruktur.
Pigai berharap Bali dan Timor Leste dapat terhubung dengan agenda pembangunan ekonomi kedua negara sehingga peluang kerja sama tidak hanya bertumpu pada pariwisata, tetapi juga berkembang ke sektor-sektor produktif lainnya.
Pewarta: Rolandus NampuEditor : Ardi Irawan
COPYRIGHT © Tim Redaksi 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita Tim Redaksi.
