Denpasar (Redaksi) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali meminta pelaku usaha akomodasi pariwisata untuk segera mengurus Sertifikat Kesiapsiagaan Bencana (SKB) guna meningkatkan nilai tambah bisnis serta daya saing destinasi.
“Sertifikasi adalah investasi yang memiliki nilai tambah khususnya bagi akomodasi pariwisata, pada ajang-ajang internasional beberapa agen perjalanan pasti menanyakan hal ini,” kata Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Bali Ida Bagus Gede Widnyana Putra.
Ia dalam Workshop Pengembangan Mekanisme Rekognisi Sertifikasi Bencana (SKB) untuk Dunia Usaha Pariwisata di Denpasar, Rabu, mengatakan selama ini akomodasi dengan pemenuhan kesiapsiagaan bencana menjadi jaminan keamanan yang dicari oleh wisatawan dan agen perjalanan internasional, sehingga didorong memiliki sertifikat tersebut.
“Hotel yang sudah mengantongi sertifikat bisa langsung melampirkannya, dan itu otomatis meyakinkan pihak agen bahwa hotel tersebut layak dalam memastikan keamanan serta kenyamanan pengunjung,” ujarnya.
BPBD Bali memaparkan mereka memiliki kajian risiko yang sangat kompleks dengan 14 potensi ancaman bencana yang mungkin terjadi, atau setara dengan seluruh jenis ancaman bencana yang ada di Indonesia.
Mengingat struktur perekonomian Bali sangat ditopang oleh sektor pariwisata, keterpaparan wilayah terhadap ancaman bencana menjadi risiko tinggi yang harus diantisipasi secara terus-menerus.
Oleh karena itu, Pemprov Bali mengambil langkah inisiatif merintis program sertifikasi kesiapsiagaan beberapa tahun terakhir, mengingat saat itu belum ada petunjuk teknis dari pemerintah pusat terkait penguatan kesiapsiagaan di sektor pariwisata.
Program yang terus diperbarui tata kelola dan regulasinya bersama Dinas Pariwisata, asosiasi turisme, serta lembaga non-pemerintah ini ditargetkan dapat berjalan secara berkelanjutan.
Namun, meski regulasinya sudah bersifat wajib melalui peraturan daerah dan peraturan gubernur, BPBD Bali mencatat hingga pertengahan 2026 baru 117 hotel dan akomodasi pariwisata yang telah tersertifikasi, didominasi hotel berbintang di Kabupaten Badung.
Menurut Widnyana, rendahnya capaian tersebut terjadi karena penerapan aturan yang belum disertai sanksi, serta masih adanya tantangan dari sisi pemahaman manajemen yang belum menjadikan pengurangan risiko bencana sebagai prioritas.
Selain itu, pemerintah daerah sengaja tidak memaksakan penyerapan secara mendadak karena fokus memperkuat tata kelola, regulasi dan skema pembiayaan APBD terlebih dahulu agar layanan sertifikasi ini dapat diakses secara gratis oleh para pelaku usaha.
“Tantangannya ada pada kesadaran manajemen, budaya sadar bencana belum sepenuhnya dipahami sebagai hal krusial, bahkan masih ada yang menganggap ini sebagai beban tambahan padahal ini tanggung jawab untuk memastikan karyawan dan wisatawan selamat,” kata dia.
Ia berharap melalui perumusan peta jalan dan rekomendasi nilai tambah ini, sertifikasi kesiapsiagaan bencana dapat diakui secara luas, baik di tingkat nasional maupun internasional.
Program Manager Asia Pacific Alliance for Disaster (A-PAD) Indonesia Anton R. Purnama menambahkan pentingnya membangun mekanisme pengakuan pasar agar hotel yang telah berinvestasi dalam kesiapsiagaan bisa mendapatkan manfaat ekonomi yang nyata.
“Kesiapsiagaan membutuhkan sumber daya dan komitmen berkelanjutan, wajar jika upaya tersebut menghasilkan nilai tambah dalam hal kepercayaan pasar, citra bisnis dan daya saing,” ucapnya.
“Ketika wisatawan dan platform digital dapat dengan mudah mengenali hotel bersertifikat, hal itu menciptakan permintaan pasar yang positif dan mendorong hotel lain untuk ikut serta,” sambung Anton.
Anton menambahkan bahwa kesiapsiagaan bencana merupakan bagian integral dari kualitas pariwisata Indonesia yang rawan bencana alam, sebagaimana program verifikasi serupa yang juga dijalankan A-PAD di NTB dan NTT.
Penguatan kesiapsiagaan ini juga direfleksikan dari penanganan gempa bumi di Manggarai Barat belum lama, yang menunjukkan bahwa kesiapsiagaan bukan sekadar konsep, melainkan aksi nyata dalam melindungi nyawa serta menjaga keberlanjutan destinasi wisata.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: BPBD Bali sebut Sertifikat Siapsiaga Bencana beri nilai tambah hotel
Pewarta: Ni Putu Putri MuliantariEditor : Ardi Irawan
COPYRIGHT © Redaksi 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita Redaksi.
