Gianyar, Bali (Tim Redaksi) – Pemerintah Kabupaten Gianyar memprioritaskan percepatan perbaikan infrastruktur publik salah satunya jalan kabupaten untuk mendukung pembangunan wilayah dan kelancaran perekonomian daerah.
“Terkait masukan mengenai infrastruktur, kami memberikan perhatian serius terhadap percepatan perbaikan jalan kabupaten,” kata Wakil Bupati Gianyar Anak Agung Gde Mayun di sela memberikan jawaban atas pandangan umum DPRD Gianyar terkait Rancangan Perda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 di Gianyar, Kamis.
Selain soal infrastruktur jalan raya, pemerintah daerah juga mengutamakan pembangunan infrastruktur irigasi subak, jalan usaha tani, serta infrastruktur penunjang pariwisata sebagai bagian dari upaya meningkatkan konektivitas wilayah dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Terkait efektivitas belanja daerah, pihaknya mengarahkan belanja daerah difokuskan pada program-program prioritas yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat, khususnya pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pelayanan publik yang lebih baik.
“Kami juga tetap memberikan perhatian pada sektor-sektor prioritas seperti pemberdayaan UMKM, perlindungan sosial, pelestarian budaya dan lingkungan, serta penguatan reformasi birokrasi sebagai bagian dari pembangunan daerah yang berkelanjutan,” imbuhnya.
Sementara itu, berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, realisasi APBD Gianyar hingga Desember 2025 untuk porsi pendapatan daerah mencapai Rp2,97 triliun atau 94,63 persen dari pagu sebesar Rp3,14 triliun.
Dari hasil itu, pendapatan asli daerah (PAD) menembus Rp1,85 triliun atau 95,95 persen dari pagu sebesar Rp1,92 triliun.
Sedangkan, belanja daerah terealisasi sebesar Rp3,17 triliun, sebesar Rp825 miliar di antaranya dikucurkan untuk belanja modal.
Adapun belanja modal merupakan pos yang salah satunya dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur jalan dan irigasi.
Di sisi lain, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bali telah memberikan penilaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang ke-12 untuk pengelolaan keuangan daerah 2025.
“Hasil ini akan terus dipertahankan dengan melaksanakan seluruh rekomendasi yang diberikan BPK yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan,” imbuhnya.
Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta WigunaEditor : Ardi Irawan
COPYRIGHT © Tim Redaksi 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita Tim Redaksi.
