Denpasar (Tim Redaksi) – Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) membahas penguatan kapasitas fiskal daerah dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II di Denpasar, Bali, Senin, sebagai upaya mendukung pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan.
“Penguatan kapasitas fiskal daerah merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan,” ujar Ketua ADPSI Buky Wibawa Karya Guna.
Menurut dia, Rakernas II ADPSI membahas sejumlah isu strategis, antara lain penguatan sinergi pemerintah pusat dan daerah, optimalisasi penerimaan daerah, penguatan fungsi legislasi dan pengawasan, serta kebijakan fiskal daerah untuk mengoptimalkan potensi pendapatan.
Rakernas juga mengangkat pembahasan mengenai peran strategis investasi dalam memperkuat sinergi pusat dan daerah serta strategi hilirisasi sebagai bagian dari pembangunan nasional yang berkelanjutan.
“Rangkaian pembahasan yang diangkat diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang implementatif, inovatif, dan adaptif terhadap tantangan pembangunan, sehingga mampu menjadi masukan strategis bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” ujar Buky.
Ketua DPRD Jawa Barat itu menilai pemerintah pusat saat ini tengah membenahi sektor fiskal demi kepentingan nasional. Namun, menurut dia, kebijakan tersebut tidak boleh mengorbankan kepentingan masyarakat di daerah.
Menurut Buky, keberhasilan program pemerintah pusat pada akhirnya ditentukan oleh implementasinya di daerah sehingga pembangunan harus dimulai dari penguatan daerah.
Salah satu tantangan yang mengemuka dalam rakernas adalah berkurangnya dana transfer ke daerah (TKD) yang dinilai membebani kemampuan fiskal pemerintah daerah.
Karena itu, ADPSI mendorong kepala daerah lebih kreatif menjalankan pembangunan agar tidak bergantung sepenuhnya pada dana transfer dari pemerintah pusat.
Di sisi lain, ADPSI juga meminta pemerintah pusat bersama-sama memperkuat kondisi fiskal daerah sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan pembangunan nasional.
“Bila fiskal daerah kuat, kualitas pelayanan publik meningkat, iklim investasi semakin baik, potensi daerah dapat dioptimalkan, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dapat terwujud,” kata Buky.
Sementara itu, Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya mengatakan Bali akan mendorong perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan infrastruktur penunjang pariwisata.
“Pembahasan kali ini lebih besar kepada teman-teman di Sulawesi, Kalimantan, Sumatera karena ingin memperjuangkan pembagian pemerintah pusat terhadap daerah atas hasil bumi atau yang terkandung di dalamnya, kalau Bali pasti akan bicara bagaimana pemerintah pusat bisa lebih memperhatikan infrastruktur untuk penunjang pariwisata, dan juga kebijakan-kebijakan yang bisa diberikan sehingga pariwisata di Bali tetap kita bisa jaga dengan baik,” ujarnya.
Rakernas II ADPSI berlangsung pada 29–30 Juni 2026 di Bali dengan tema “Penguatan Fiskal Daerah untuk Mewujudkan Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045”. Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Kementerian Keuangan, dan dirangkaikan dengan kegiatan ADPSI-ASDEPSI Peduli Bali yang diikuti 124 pimpinan DPRD dari 35 provinsi.
Pewarta: Ni Putu Putri MuliantariEditor : Ardi Irawan
COPYRIGHT © Tim Redaksi 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita Tim Redaksi.
