Jakarta (Tim Redaksi) – Presiden Prabowo Subianto menargetkan jumlah badan usaha milik negara (BUMN) dipangkas dari lebih dari 1.000 perusahaan menjadi sekitar 250 perusahaan guna mewujudkan BUMN yang lebih efisien dan transparan.
“Kita mau sekarang rasional, efisien, dan ini kita buktikan, dan ini kita lakukan. Saya minta dalam tahun ini harus selesai, ya. Jadi dalam dua tahun kita akan bikin BUMN-BUMN lebih efisien, lebih transparan, lebih bekerja untuk rakyat,” kata Prabowo dalam penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026 di Jakarta, Minggu.
Prabowo mengatakan pemerintah saat ini tengah melakukan pembersihan dan penertiban BUMN. Dari total sekitar 1.000 BUMN, saat ini telah ditutup lebih dari 200 perusahaan.
Presiden menyebut jumlah BUMN nantinya akan terus dikurangi hingga tersisa sekitar 250 perusahaan. Dengan demikian, lebih dari 750 BUMN akan ditutup dalam rangka penataan perusahaan-perusahaan negara.
“Bagaimana Pak Dony ? Ujungnya kita bisa berapa BUMN? Ujungnya nanti 250. Bayangkan, lebih dari 750 kita tutup,” kata Prabowo saat bertanya langsung kepada Kepala BP BUMN Dony Oskaria mengenai jumlah BUMN yang akan tersisa.
Prabowo menilai jumlah BUMN yang terlalu banyak selama ini menyebabkan tingginya beban organisasi, mulai dari direksi hingga komisaris di masing-masing perusahaan. Terlebih perusahaan-perusahaan tersebut tidak mendatangkan keuntungan.
Kondisi tersebut dinilai tidak sejalan dengan upaya meningkatkan efisiensi pengelolaan perusahaan negara.
“750 Dirut, 750 Direksi, kali 4 atau kali 5, 750 Komisaris kali 10. Overhead-nya kayak apa, gajinya kayak apa saudara-saudara. Ini uang rakyat semua. Perusahaan tidak untung hanya bayar overhead,” tegas Prabowo.
Prabowo meminta proses penataan BUMN tersebut dapat segera diselesaikan sehingga dalam dua tahun ke depan diharapkan BUMN menjadi lebih efisien, lebih transparan, dan lebih bekerja untuk kepentingan rakyat.
Pewarta: Fathur RochmanEditor : Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
COPYRIGHT © Tim Redaksi 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita Tim Redaksi.
