Tim media, Jakarta – Gubernur Bali Wayan Koster meminta pemerintah pusat melalui Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan untuk memberikan insentif pembangunan infrastruktur di Bali, menyusul persoalan krusial yang kian mendesak, terutama kemacetan dan penanganan sampah.
“Masalahnya tidak pernah kita melakukan kebijakan daerah spesifik seperti Bali yang menjadi daerah wisata diberikan insentif untuk infrastruktur, jadi polanya sama dengan semua daerah, akibatnya kami di Bali kewalahan urusan kemacetan ini,” kata dia di Denpasar, Kamis (26/2/2026).
“Jadi kami sangat membutuhkan dukungan infrastruktur karena kalau hanya kami sendiri tidak mampu, jadi mohon dorongan dari Bapak kepada Menteri PU, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, dan Menteri Bappenas untuk memberi atensi,” sambungnya.
Seperti dilansir dari Antara, untuk persoalan sampah, Pemerintah Provinsi Bali saat ini mengandalkan kebijakan pengolahan dari sumbernya (hulu), sementara penanganan di hilir dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota.
Adapun untuk mengatasi kemacetan, pemerintah daerah berupaya mengembangkan infrastruktur jalan serta moda transportasi. Namun, keterbatasan anggaran menjadi kendala utama, sehingga diperlukan dukungan dan insentif dari pemerintah pusat.
“Kalau ini tidak dikelola cepat dalam waktu singkat, lima tahun ke depan pariwisata Bali akan mengalami penurunan daya saing, mungkin rusak pariwisata Bali, dan kalau sudah rusak saya kira sulit untuk memperbaiki,” jelas Koster.
Dia pun menegaskan, ada alasan Bali mendapatkan insentif ini. Salah satunya, banyaknya kunjungan wisata khususnya mancanegara yang mencapai 7,05 juta orang pada 2025. Dan pada 2024, Bali menyumbangkan Rp 167 triliun devisa, sehingga wajar jika mendapat perhatian lebih dari pemerintah pusat.
