Tabanan PR – Pemerintah Kabupaten Tabanan mencatatkan capaian positif dalam tata kelola pengadaan barang dan jasa. Pada penilaian final Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Tahun 2025 yang dilaksanakan Jumat (23/1), Kabupaten Tabanan melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Sekretariat Daerah meraih nilai 95,24 dan masuk kategori sangat baik. Hasil tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan pengadaan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.
Indeks Tata Kelola Pengadaan merupakan instrumen reformasi birokrasi yang digunakan untuk mengukur profesionalisme, efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penilaian ini disusun berdasarkan standar yang ditetapkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai bagian dari upaya mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkinerja.
Capaian nilai tersebut menunjukkan semakin terukurnya kualitas pengelolaan pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan. Hasil penilaian ini juga mendapat perhatian dan apresiasi dari pimpinan daerah sebagai indikator bahwa peningkatan kinerja, integritas aparatur, serta kualitas pelayanan publik di bidang pengadaan berjalan ke arah yang positif.
Bupati Tabanan Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M., menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus memperkuat reformasi birokrasi, meningkatkan profesionalisme aparatur, serta mendorong pemanfaatan sistem pengadaan berbasis digital. Menurutnya, capaian tersebut harus menjadi dorongan bagi seluruh jajaran untuk terus berinovasi dan menjaga integritas dalam setiap proses pengadaan agar berjalan efektif, efisien, dan akuntabel.
Pemerintah Kabupaten Tabanan juga menegaskan upaya berkelanjutan untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan capaian tersebut melalui penguatan sistem, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta perluasan pemanfaatan teknologi digital. Langkah ini diharapkan mampu mewujudkan tata kelola pengadaan yang semakin modern, transparan, dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.
