Tabanan – Pemerintah Kabupaten Tabanan terus memperkuat komitmennya dalam menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan daerah. Hal ini diwujudkan melalui pelaksanaan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Tabanan, yang dirangkaikan dengan Penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) antara Bupati Tabanan dengan Perbekel se-Kabupaten Tabanan, bertempat di Gedung Kesenian I Ketut Marya, Rabu (29/10).
Acara dihadiri langsung oleh Bupati Tabanan Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M., didampingi Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga, serta jajaran Forkopimda, Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Ketua DPRD Kabupaten Tabanan, pimpinan instansi vertikal, BUMD, dan seluruh Perbekel se-Kabupaten Tabanan. Hadir pula perwakilan UMKM dan Pekaseh Subak penerima bantuan dari Bank Indonesia.
Rangkaian kegiatan diawali dengan penayangan video kolaborasi BUMD dan Kejaksaan Negeri Tabanan dalam program Jamu Pangan (Jaksa Mendampingi UMKM dan Ketahanan Pangan). Dilanjutkan dengan penandatanganan MoU secara simbolis oleh perwakilan 10 Perbekel dari 10 kecamatan, serta kerja sama antara Perumda Sanjayaning Singasana dan PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali. Pada kesempatan yang sama, Bank Indonesia menyalurkan bantuan sarana dan prasarana pertanian kepada lima kelompok subak binaan di Tabanan.
Dalam arahannya, Bupati Sanjaya mengapresiasi dukungan Bank Indonesia, Forkopimda, BUMD, dan seluruh Perbekel yang bersama-sama menjaga ekonomi desa tetap tangguh.
“Hari ini kita tidak sekadar berkumpul dalam forum formal, tetapi memulai langkah besar menuju kedaulatan pangan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Ketika pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat bersatu, maka perubahan besar akan tercipta,” tegasnya.
Bupati Sanjaya menegaskan bahwa Tabanan memiliki potensi besar sebagai lumbung pangan Bali, namun masih menghadapi tantangan sistem ekonomi yang belum berpihak sepenuhnya kepada petani. Karena itu, Pemkab Tabanan mendorong penerapan konsep Ekonomi Terpimpin dan Pola Pembangunan Semesta Berencana, agar pemerintah hadir secara aktif dalam hilirisasi pertanian.
“Kita harus memastikan petani tidak dirugikan. Perumda Sanjayaning Singasana akan menjadi motor penggerak pemasaran hasil pertanian rakyat hingga ke tingkat nasional,” ujarnya.
Bupati juga memaparkan lima strategi utama Pemkab Tabanan dalam menjaga stabilitas harga dan memperkuat ekonomi desa, yakni:
Penguatan TPID melalui kolaborasi BI, Pemda, Perbekel, dan BUMDes.
Peningkatan kinerja Satgas Pangan bersama Kejaksaan Negeri lewat program Jamu Pangan.
Kemitraan strategis antara Perumda Sanjayaning Singasana dan Bank BPD Bali untuk hilirisasi hasil pertanian.
Percepatan program ketahanan pangan melalui integrasi komunitas lokal dan BUMDes.
Peningkatan transparansi tata kelola desa presisi untuk pembangunan ekonomi berkeadilan.
Sementara itu, Deputi Direktur Bank Indonesia Provinsi Bali, Butet Linda Helena Pandjaitan, memberikan apresiasi tinggi atas kinerja TPID Tabanan yang dinilai berhasil menjaga inflasi tetap terkendali di tengah dinamika ekonomi global.
“Program seperti Ngantor di Desa, Jamu Pangan, dan kemitraan BUMDes serta Perumda menjadi contoh nyata kolaborasi menjaga ketahanan pangan. Capaian inflasi Tabanan menunjukkan kerja keras lintas sektor di bawah kepemimpinan Bupati Sanjaya,” ujarnya.
Bank Indonesia, lanjutnya, akan terus mendukung strategi 4K TPID, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif, melalui sinergi dengan pemerintah daerah untuk menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat digitalisasi rantai pasok pangan.
Sebagai penutup, Bupati Sanjaya menegaskan bahwa MoU yang ditandatangani hari ini akan menjadi fondasi kerja sama konkret antara Perumda Sanjayaning Singasana dan BUMDes di 133 desa di Tabanan, disesuaikan dengan potensi unggulan masing-masing wilayah.
“Misalnya di Jatiluwih tentang beras, di Pupuan tentang kopi, dan di Baturiti tentang sayur-mayur dan tomat. Jadi setiap desa punya pasar yang jelas saat panen,” jelasnya.
Langkah ini diharapkan menjadi upaya nyata memotong rantai distribusi, melindungi petani, dan menumbuhkan ekonomi desa berbasis kemandirian pangan, sejalan dengan visi Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul, dan Madani (AUM).
