Denpasar (Tim Redaksi) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menekankan pentingnya percepatan penyelesaian agunan yang diambil alih (AYDA) pada bank perekonomian rakyat (BPR) konvensional dan syariah di Bali untuk mengoptimalkan aset produktif, menekan biaya hingga mengurangi risiko penurunan nilai.
“Kami mendorong BPR konvensional dan syariah untuk memprioritaskan perbaikan kualitas aset berdasarkan kondisi riil debitur dan mempercepat penyelesaian AYDA,” kata Kepala OJK Bali Parjiman, di Denpasar, Rabu.
Regulator lembaga jasa keuangan itu mencatat hingga September 2026, AYDA di BPR konvensional dan syariah di Bali mencapai Rp1,48 triliun atau naik hampir 12 persen dibandingkan periode sama 2025.
Besarnya nilai AYDA tersebut menandakan kredit yang diakses debitur mengalami macet, sehingga agunan tersebut harus diambil alih lembaga jasa keuangan.
Berdasarkan data OJK, kredit bermasalah BPR konvensional dan syariah di Bali per September 2026 mencapai 11,27 persen, membaik dibandingkan periode sama 2025 mencapai 14,88 persen.
Otoritas memberikan kemudahan berkaitan dengan kebijakan jangka waktu AYDA sebagai faktor pengurang modal inti, yang dapat diajukan industri dengan menyertakan analisis kondisi ekonomi daerah dan rencana penyelesaian agunan.
Analisis tersebut, antara lain mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi wilayah, perkembangan harga dan penjualan tanah atau bangunan, langkah penyelesaian yang telah dilakukan, serta dampak AYDA terhadap kinerja keuangan BPR.
Dalam Peraturan OJK Nomor 1 Tahun 2024 tentang kualitas aset BPR, pada pasal 39 pada regulasi itu menyebutkan bahwa BPR wajib melakukan penilaian agunan baik melalui pelelangan sesuai ketentuan lelang dan di luar pelelangan.
Untuk penilaian di luar pelelangan itu dilakukan oleh penilai independen terhadap agunan dengan nilai paling sedikit Rp1 miliar dan oleh penilai intern untuk agunan dengan nilai kurang dari Rp1 miliar.
BPR juga wajib melakukan penilaian kembali secara berkala dan jika nilai AYDA mengalami penurunan, maka wajib diakui sebagai kerugian dan jika nilai meningkat dilarang diakui sebagai pendapatan.
Dalam melakukan pengambilalihan AYDA untuk penyelesaian kredit, maka BPR wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko dan perlindungan konsumen.
Tak hanya itu, pengambilalihan AYDA itu juga wajib dicairkan secepatnya terhitung sejak pengambilalihan AYDA.
Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta WigunaEditor : Ardi Irawan
COPYRIGHT © Tim Redaksi 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita Tim Redaksi.
